Salah satu dimensi pembangunan dari enam (6) pengarusutamaan adalah menjalankan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja Kementerian/Lembaga. Penguatan kualitas manajemen melalui implementasi manajemen risiko menjadi salah satu pilar penting dalam upaya menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance) pada RPJMN 2020-2024.

Hal ini sejalan dengan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang salah satu unsurnya adalah Kementerian/Lembaga wajib menjalankan penilaian risiko. Implementasi manajemen perlu diimplementasikan secara holistik sebagai upaya penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien.