LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

Tahukan Anda bahwa setiap tahun pemerintah, di pusat dan daerah, menghabiskan uang hingga mendekati 1.000 triliun rupiah untuk pengadaan barang dan jasa? Tentu saja, angka ini sangat besar sekali. Karenanya, belanja pemerintah harus dilakukan dengan baik. (lkpp.go.id)

Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang strategis. Pengadaan Barang/Jasa dapat digunakan sebagai alat dalam rangka value for money melalui efisiensi proses pengadaan barang/jasa. Seperti kebanyakan negara lainnya, sistem pengadaan barang/jasa yang berlaku di Indonesia sangat rentan terhadap kecurangan, pemborosan dan penyalahgunaan, sehingga menimbulkan kerugian pada organisasi, penurunan mutu barang, dan kerugian pada masyarakat.

Maka pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

LKPP sebagai lembaga negara dalam mengatur pengadaan barang/jasa di Indonesia yang memiliki kewenangan dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan perubahan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara masif juga dilakukan oleh LKPP dalam rangka meningkatkan pengetahuan bagi pengelola pengadaan dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa baik pada struktur kelembagaan dan profesionalisasi

Untuk mendukung peningkatkan kompetensi pengadaan barang/jasa di Indonesia, maka PPM Manajemen mengambil bagian sebagai Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) dalam penyelanggaraan Program Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sudah terakrditasi “A” oleh LKPP.