Ramah Lingkungan di Ibu Kota Baru

Ibu Kota baru ini seharusnya menjadi teladan dan pionir bagi kota-kota besar di Indonesia dalam membangun komunitas dan sistem transportasi yang sehat, yaitu sistem transportasi yang mendukung konsep mobility, sustainability, dan livability.

RICKY VIRONA MARTONO
Odoo image and text block




Oleh: Ricky Virona Martono – Core Faculty  PPM Manajemen

*Tulisan ini dimuat di Majalah SINDO WEEKLY No. 35, Tahun VIII, 28 Oktober - 3 November 2019, hlm. 82

Pertengahan 2019, muncul berita yang sudah lama ditunggu. Presiden Jokowi ingin memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan. Sekitar 1 juta pegawai negeri sipil akan ikut pindah, ditambah anggota keluarganya, dan para perwakilan negara lain di Indonesia.

Tujuan pemindahan ibu kota ini untuk mengurangi beban Jakarta yang selama ini menjadi pusat pemerintahan dan pusat bisnis.

Ibu Kota baru ini seharusnya menjadi teladan dan pionir bagi kota-kota besar di Indonesia dalam membangun komunitas dan sistem transportasi yang sehat, yaitu sistem transportasi yang mendukung konsep mobility, sustainability, dan livability (Thompson, 2014). Mobility berarti kemudahan mobilitas transportasi, sustainability artinya ramah lingkungan, dan livability, yaitu sistem transportasi yang mendukung kehidupan kaum manula dan disabilitas.

Jumlah penduduk di ibu kota baru Indonesia diperkirakan naik sampai dua kali lipat pada 2045. Ini menandakan bertambahnya jumlah kaum manula. Maka, perencanaan membangun kota baru perlu dilihat sampai puluhan tahun ke depan.

Untuk mendukung konsep mobility, sustainability, dan livability, perlu diterapkan beberapa hal sebagai tolak ukur dari kota-kota besar negara lain. Pertama, fasilitas pejalan kaki (pedestrian) yang aman, nyaman, dan mampu menjangkau seluruh moda transportasi. Ditambah dengan luas kawasan hijau minimal 30% dari luas kota.

Kedua, integrasi moda transportasi ramah lingkungan dan perilaku pengemudi dan penumpang. Moda transportasi wajib menggunakan tenaga listrik atau bahan bakar biofuel, dan memberlakukan aturan batas usia kendaraan di jalan raya. Perilaku pengemudi harus diuji dan dipantau agar ketidakdisiplinan pengemudi di Jakarta tidak ikut terbawa ke ibu kota baru.

Ketiga, terapkan road safety audits oleh lembaga independen yang bertugas memeriksa kondisi infrastruktur di dalam kota. Tugasnya memeriksa apakah perawatan infrastruktur dilakukan dengan benar, apakah ada rencana manajemen risiko terhadap kecelakaan, dan sebagainya.

Keempat, membangun kota artinya harus memenuhi kebutuhan hidup penduduknya, apalagi sebuah Ibu Kota yang terdiri dari penduduk berbagai negara. Mengingat masih banyaknya industri dan produksi terletak di Jawa, perlu dibangun sistem distribusi barang dari Jawa ke Kalimantan dalam jumlah besar dan beragam jenisnya. Barang yang dibuat dan dikemas di Jawa, harganya pasti akan naik ketika dikirim ke Kalimantan.

Masalah yang timbul di sini meluas kepada kontrol harga jual barang konsumsi. Tingginya harga barang ditambah dengan tingkat konsumsi jumlah besar dapat mengakibatkan inflasi dan tingginya biaya hidup di ibu kota baru. Bagaimanapun, jumlah barang kebutuhan harus dijamin agar kegiatan di ibu kota berjalan lancar.

Kita dapat memilih lokasi penopang logistik yang ideal dengan Kalimantan, seperti Makassar yang cukup dekat jaraknya. Makassar sendiri sudah memiliki pelabuhan ukuran besar dan berpengalaman melayani arus kapal dari sisi barat dan timur Indonesia. Makassar dapat menjadi hub sekaligus pusat konsolidasi bagi pengiriman barang ke ibu kota baru dan beberapa kawasan (bahkan provinsi) sekitarnya.

Perlu dibangun pusat konsolidasi di pinggir kota dan pengiriman barang dilakukan dalam jumlah lebih kecil dengan frekuensi lebih sering. Strategi ini juga mendorong penggunaan kendaraan atau truk ukuran lebih kecil masuk ke dalam kota.

Beberapa strategi di atas pada akhirnya akan menunjukkan ibu kota baru Indonesia sebagai teladan city logistics untuk kota-kota besar lainnya. Selain itu, hal tersebut dapat menjadi bentuk promosi kepada negara lain terkait kepedulian Indonesia terhadap konsep urban logistics yang efisien, aman, dan ramah lingkungan.

Di sisi lain, dengan kepindahan ibu kota ini, Indonesia seharusnya tetap bertanggung jawab dan terus mengawasi pembangunan sarana transportasi Jakarta. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, semoga tidak serta merta masalah transportasi Jakarta seluruhnya menjadi tanggung jawab Jakarta dan pemerintah pusat tidak punya kewenangan lagi.