Berkaca dari Brexit

Indonesia harus belajar dari kejadian Brexit agar dapat mengambil peran dan manfaat yang saling menguntungkan dengan negara tetangga di ASEAN.

RICKY VIRONA MARTONO
Odoo image and text block




Oleh: Ricky Virona MartonoTrainer, Executive Development Services  PPM Manajemen

*Tulisan ini dimuat di Majalah SindoWeekly No. 13-14, Tahun VIII, 27 Mei-9 Juni 2019, hlm. 82

Referendum di Inggris tahun 2016 menunjukkan 51% suara rakyatnya mendukung keluarnya United Kingdom (UK) dari European Union (EU). Prosesnya dimulai sejak tahun 2017 sampai akhirnya UK benar-benar keluar dari EU pada Maret 2019.

British Exit (Brexit) tidak sekadar isu harga diri Inggris Raya dengan Eropa. Di belakangnya terdapat isu tenaga kerja dan aliran modal. Sebelum Brexit, tenaga kerja dari seluruh Eropa mempunyai kesempatan yang sama dengan warga negara Inggris untuk bekerja di Inggris Raya.

Tingkat pendapatan per kapita Inggris Raya yang lebih tinggi dari EU (US$39.000 berbanding US$33.000 di tahun 2017) tentunya mendorong pekerja Eropa daratan mencari kerja di Inggris. Selain itu, aliran modal, investasi, dan pergerakan barang ekspor impor menjadi terbuka. Setelah Brexit, Inggris akan lebih melindungi tenaga kerjanya sendiri sekaligus membatasi pergerakan modal dan barang ke EU karena hubungan UK dan EU bukan lagi seperti pasar domestik, tapi berubah menjadi proses ekspor impor.

Ada beberapa dampak dari Brexit. Pertama, lantaran ekspor-impor (dan setiap negara melindungi produk dan industri dalam negeri), akan muncul tarif untuk impor barang-barang dari Eropa daratan. Belum lagi tingkat pajak terhadap barang dari Inggris yang dieskpor ke Eropa. Perusahaan-perusahaan Inggris tidak bisa lagi mengirim barang ke pasar tunggal Eropa daratan dengan leluasa seperti yang selama ini mereka nikmati.

Kedua, fluktuasi nilai tukar mata uang GBP terhadap euro akan menambah pertimbangan proses ekspor impor. Ketika nilai GBP naik terhadap Euro, ekspor akan mahal dan tarif impor akan memberatkan negara-negara Eropa daratan.

Ketiga, akan muncul bottleneck di pelabuhan dan bandara karena proses memeriksa barang dan perizinannya membutuhkan waktu lebih panjang. Berbeda ketika sebelum Brexit yakni barang dan modal lebih mudah keluar-masuk Inggris. Setelah Brexit, semua barang (sampling) harus diperiksa lebih ketat.

Keempat, penghalang aturan bisnis akan kembali dihadapi perusahaan Inggris yang ingin berinvestasi di negara Eropa daratan yang tingkat pendapatannya lebih rendah dari Inggris. Keuntungan produksi dengan biaya rendah dan keuntungan biaya pengiriman jumlah dan kapasitas barang dari Inggris ke Eropa daratan akan semakin tipis.

Kelima, setelah Brexit, posisi Inggris dalam Multilateral Agreement on the Establishment of a European Common Aviation Area (ECAA) yang menyangkut industri penerbangan serta perpindahan barang antara Inggris dan Eropa harus dibicarakan ulang. Sebab, tentunya Inggris tidak akan begitu saja bersedia mematuhi aturan penerbangan (aviation) Eropa.

Data dari World Trade Organization (WTO) menunjukkan potensi turunnya keuntungan perusahaan di Inggris dari sisi rantai pasok di berbagai industri sebesar 30%. Sebut saja misalnya industri otomotif paling tidak mengalami kerugian 50 juta GBP per tahun (menurun 5% dari sebelum Brexit) dan industri teknologi dapat menurun sebanyak 320 sampai 660 juta GBP (turun 20% sampai 35% dari sebelum Brexit).

Dari sini, kita lihat dampak positif dari integrasi beberapa negara terhadap industri dan perekonomian mereka. Indonesia harus belajar dari kejadian Brexit agar dapat mengambil peran dan manfaat yang saling menguntungkan dengan negara tetangga di ASEAN.

Indonesia dapat menyediakan pasar yang besar dan dampak pengurangan tarif bagi perdagangan dengan negara-negara ASEAN. Perpindahan barang dan modal akan lebih mudah, terbuka, cepat, dan sekaligus menjadi tantangan setiap negara untuk meningkatkan kualitas produknya supaya dapat bersaing dengan produk impor.

Di sisi lain, tenaga kerja Indonesia berpeluang memiliki peluang yang sama dengan tenaga kerja ASEAN untuk memperoleh pekerjaan di negara-negara ASEAN. Sebenarnya ini menjadi tantangan bagi industri dan tenaga kerja Indonesia, yaitu untuk memperoleh peluang kerja yang setara, maka kualitas tenaga kerja Indonesia pun harus memiliki standar yang selevel dengan tenaga kerja di ASEAN.

Keterbukaan ekonomi sedikit demi sedikit sudah dimulai sejak lama. Bukan tidak mungkin ASEAN akan lebih terbuka lagi bagi pergerakan manusia, modal, dan barang. Jika masyarakat dan Pemerintah Indonesia tidak mulai berpikir, bekerja keras, dan meningkatkan keterampilannya, negara tetangga akan terus memperoleh keuntungan dari Indonesia, tapi Indonesia hanya sekadar “memberi”.