Kontribusi PPM Manajemen untuk Bangsa

EDI PREMONO

 “Ada kondisi yang berbeda, extraordinary, sehingga dalam waktu hanya 1,5 bulan, desainnya dibelokkan karena nggak mungkin ketemu. Ini diubah ke online, sehingga 600 ribu selama 4 bulan sudah semi bansos, terutama untuk korban PHK.” Presiden Jokowi.

Menteng (14/04), PPM Manajemen sebagai lembaga manajemen pertama di Indonesia,  ikut andil dalam program Kartu Pra Kerja.  Bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi peserta yang terdaftar pada Kartu Pra Kerja. 

PPM Manajemen berkontribusi dalam menunjang para pekerja dan wirausahawan yang terdampak dari Covid-19, agar siap terjun ke dunia kerja yang baru, bahkan membuat lapangan kerja baru sendiri. Sesuai dengan misi PPM manajemen yaitu untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu manajemen yang unggul dan relevan berdasarkan nilai sosial budaya yang luhur dijiwai Pancasila. Hal ini didukung juga dengan kebijakan Presiden Jokowi pada tahun 2020 yaitu berpusat pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) demi modal ekonomi berbasis digital.

PPM Manajemen siap menyediakan modul dari pengajar-pengajar terbaik untuk dapat menunjang program-program Kartu Pra Kerja sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Seperti yang kita ketahui, Dinas Tenaga Kerja tengah mendata para pekerja yang di-PHK dan dirumahkan, baik pekerja formal dan informal maupun UMKM terdampak Covid-19 untuk mendapatkan kartu pra kerja. 

Semula Kartu Pra Kerja, diperuntukan para pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling dan reskilling). Skilling diperuntukan bagi pencari kerja berstatus fresh graduate baik baru lulus sekolah maupun kuliah. Sementara re-skilling diperuntukan pekerja ter-PHK atau berpotensi ter-PHK. Pembekalan keterampilan ini bertujuan memberikan keterampilan yang berbeda atau baru untuk alih profesi misalnya menjadi wirausaha.

Namun Kartu Pra kerja akhirnya mengalami perubahan skema untuk merespons dampak Covid-19. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengubah kebijakan Kartu Pra Kerja untuk mewadahi para karyawan yang terkena PHK atau dirumahkan, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, dan para pengusaha mikro yang kehilangan pasar atau kehilangan omzet,  untuk mendapatkan berbagai pilihan jenis pelatihan dan lembaga pelatihan, baik Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah maupun LPK Swasta.