Tantangan Humanitarian Logistic untuk Bencana di Indonesia

Di Indonesia sendiri, masih banyak kondisi yang menghalangi keberhasilan menerapkan konsep humanitarian logistic. Misalnya keberadaan sistem logistik nasional (sislognas) yang tidak membahas penanganan logistik kebencanaan.

RICKY VIRONA MARTONO
Odoo image and text block



Oleh: Ricky Virona Martono – Trainer, Executive Development Services - PPM Manajemen


*Tulisan ini dimuat di Majalah Sindo Weekly No. 36, Tahun VII, 5-11 November 2018, p. 74

 Pada akhir September 2018, tsunami menerjang Palu. Korban berjatuhan, Di sisi lain, bantuan tidak mudah disalurkan karena infrastruktur rusak. Namun, tidak sampai sepekan, total sudah 90% SPBU dapat beroperasi normal kembali. BBM didatangkan menggunakan tiga kapal tanker dengan pasokan bensin untuk kebutuhan 10 hari dan solar 20 hari. Hal ini penting karena dengan tersedianya BBM, maka upaya pemulihan dapat dilaksanakan lebih cepat.

Kecepatan ketersediaan barang-barang kebutuhan masyarakat di lokasi bencana dirangkum dalam konsep humanitarian logistics , yaitu proses perencanaan, penerapan, dan pengendalian aliran serta penyimpanan barang yang efisien dengan biaya yang efektif, dari titik awal sampai ke titik konsumsi untuk tujuan meringankan penderitaan orang (Thomas, 2003).

Pihak yang terlibat adalah pemasok (bisa pemerintah maupun LSM lokal dan asing), donatur, forwarder (misalnya perusahaan yang mengalokasikan armadanya khusus untuk membantu pengiriman barang secara gratis), lembaga kemanusiaan (World Health Organization/WHO dan International Federation of Red Cross yang karyawannya harus bekerja di lingkungan bencana), serta militer yang mendukung pembangunan infrastruktur, mengangkut barang, mendirikan tempat tinggal sementara, pembangunan aliran air maupun membantu pengiriman.

Jenis barang yang didistribusikan, dikirim, ataupun dipasok ke lokasi bencana misalnya makanan dan makanan ringan (dibutuhkan yang segar untuk kebutuhan pangan korban bencana), peralatan telekomunikasi (untuk melakukan kontak dengan pihak di lingkungan bencana dan di luarnya), kendaraan (untuk membawa barang ke lokasi bencana dan menyebarkan segala bentuk bantuan kepada korban), serta obat-obatan dan peralatan kesehatan.

Tapi, pengiriman barang-barang tersebut tidaklah mudah mengingat keterbatasan infrastruktur karena rusak akibat bencana alam. Jika bantuan datang dari luar negeri, tentu harus melewati proses pabean, impor, dan pengurusan pajak mengingat barang-barang yang dikirim bersifat unik dan bukan barang yang rutin dikonsumsi. Pemerintah hendaknya mendukung proses birokrasi yang efisien.

Pada durasi awal (misalnya dua sampai tiga hari setelah bencana), di lokasi bencana pada umumnya hanya tersedia informasi yang terbatas akan kebutuhan korban. Alhasil, strategi push (mendorong, mengirim segala barang kebutuhan menuju lokasi) menjadi cocok diterapkan. Pada durasi awal, bisa saja pakaian tidak terlalu dibutuhkan. Namun dengan tidak adanya informasi kebutuhan, pakaian “didorong” atau dikirim ke lokasi bencana.

Setelah beberapa waktu, semestinya sudah tersedia informasi barang yang dibutuhkan untuk membantu korban, informasi akses menuju lokasi, dan gambaran mengenai kondisi lapangan. Di sini strategi pull, yaitu “menarik” barang menuju lokasi sesuai kebutuhan, cocok digunakan.

Kedua kondisi diatas dipengaruhi oleh ketidakpastian dan kesulitan memprediksi kebutuhan dan keadaan di lapangan. Ditambah pula dengan sejumlah tantangan baru, seperti perubahan iklim, dampak penyebaran penyakit, dan keamanan bagi yang membantu di lokasi bencana.

Di Indonesia sendiri, masih banyak kondisi yang menghalangi keberhasilan menerapkan konsep humanitarian logistic. Misalnya keberadaan sistem logistik nasional (sislognas) yang tidak membahas penanganan logistik kebencanaan. Penanggulangan bencana terkesan hanya reaktif. Padahal, Pos Indonesia yang merupakan induk dari  Pos Logistik (Poslog) memiliki lebih dari 4.000 titik layanan.

Secara garis besar, berikut ini adalah fase disaster management cycle phases (Nagurney, 2012) dalam menerapkan konsep humanitarian logistics:

1. Prabencana, yaitu tindakan pelatihan dan pendidikan bagi mereka yang akan terjun langsung membantu korban. Mereka harus memastikan apa yang dibutuhkan masyarakat di lokasi bencana dan bekerjasama dengan masyarakat untuk memastikan bahwa mereka tahu proses evakuasi.

2.   Bencana, tindakan respons, yaitu tindakan menyediakan beragam kebutuhan seperti obat-obatan, air, makanan, selimut, tempat tinggal sementara, aliran pangan, dan perbaikan akses. Penyelamatan bagi korban sangat tergantung dari kecepatan akivitas logistik pengiriman ini.

 


3. Pascabencana, fokus pada pemulihan (recovery), yaitu tindakan membersihkan barang rongsokan, membangun kembali infrastruktur, dan membangun kembali komunitas. Proses ini dapat berlangsung selama beberapa bulan, bahkan beberapa tahun, tergantung skala kerusakan.