Red Flag: Penyalahgunaan Jabatan dan Wewenang

Jika melihat dari pelbagai kasus kecurangan, memang pelaku kecurangan ialah orang-orang yang memiliki kapabilitas besar, baik dalam kapabilitas melakukan, maupun mengendalikan organisasi.

MARTDIAN RATNA SARI
Odoo image and text block

 

Oleh: Martdian Ratna Sari, M.Sc.Faculty Member of PPM School of Management


*Tulisan ini dimuat di Majalah BUMN Track No. 120 Desember 2017 p. 70

 

Desember, akhir tahun yang diselimuti badai angin dan hujan. Cuaca akhir tahun yang tidak bersahabat membawa penulis merenung menyoal mengapa orang bisa menjadi tidak jujur. Sejurus kemudian muncul pertanyaan, siapa sih akar kecurangan dalam suatu organisasi? Sebesar apa power bargaining-nya dalam organisasi tersebut?

Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan itu, awal Desember ini hampir di semua headline news memberitakan mengenai “Peran Gubernur Jambi Zumi Zola terkait suap memuluskan pengesahan Rancangan APBD Jambi 2018”. Berita tersebut membuat penulis semakin berpikir, apakah memang hanya orang-orang tertentu dengan jabatan tertentu saja yang bisa melakukan tindak kecurangan dalam suatu organisasi?

Jika melihat dari pelbagai kasus kecurangan, memang pelaku kecurangan ialah orang-orang yang memiliki kapabilitas besar, baik dalam kapabilitas melakukan, maupun mengendalikan organisasi. Dengan kapabilitas yang besar tersebut pelaku cenderung menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya dalam melakukan tindak kecurangan dengan memanfaatkan beberapa faktor, seperti: akses, kemampuan, dan waktu yang tersedia untuk merencanakan dan tentu saja untuk melaksanakannya.

Sungguh ironis, disaat organisasi bersusah payah bertransformasi menuju kinerja yang lebih baik, di sisi lain ada orang-orang dengan kapabilitas dan bargaining power-nya sedang merusak tatanan organisasi.

Lalu bagaimana kita bisa mengenali orang-orang yang mencoba memanfaatkan kapabilitasnya  dalam melakukan tindak kecurangan?


Dalam keilmuan forensic accounting, jika pada beberapa waktu tertentu suatu organisasi lebih fleksibel dalam menyesuaikan berbagai kebijakan dan peraturan yang cenderung sangat mendadak dan tidak sejalan dengan tujuan besar organisasi, sebetulnya organisasi sudah terindikasi dalam tindak kecurangan. Nah, teknik analisis kepekaan pekerjaan (job sensitivity analysis) dapat menjadi alat dalam mendeteksi kecurangan dengan penyalahgunaan jabatan dan wewenang.

Analisis kepekaan pekerjaan mendasarkan pada suatu asumsi, yakni bila seseorang/sekelompok karyawan bekerja pada posisi tertentu, peluang/tindakan negatif (kecurangan) apa saja yang dapat dilakukan. Dengan kata lain, teknik ini merupakan analisis dengan risiko kecurangan dari sudut “pelaku potensial”, sehingga pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dapat dilakukan dengan memperketat pengendalian internal pada posisi-posisi yang rawan kecurangan (Zimbelman et all, 2017).

Berikut cara mengenali potensial subject dalam mendeteksi tindak kecurangan penyalahgunaan jabatan dan wewenang (Zimbelman et all, 2017):


1.    Metode Pendekatan

Langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan mengidentifikasikan semua posisi pekerjaan di dalam organisasi yang menjadi obyek pemeriksaan.

Langkah berikutnya adalah menyiapkan analisis setiap pejabat. Simpulan yang diperoleh dari langkah ini harus dapat menunjukkan spesifikasi setiap pekerjaan dan mencatat perbedaan antara akses yang diperbolehkan dengan akses yang direncanakan.

2.    Pengawasan Rutin

Suatu hal yang mudah bagi pelaku kejahatan dalam suatu organisasi untuk beroperasi, bilamana manajer sibuk dengan tanggung jawab lain. Dalam melakukan pengendalian juga harus diperhatikan hal-hal seperti bawahan lebih pandai dari atasannya, atau bila atasan memiliki bawahan yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda.

3.    Karakter Pribadi

Karakter pribadi karyawan harus dipertimbangkan. Hal-hal yang harus diperhatikan seperti; kekayaan yang tidak bisa dijelaskan, pola hidup mewah, pegawai yang sering merasa kecewa/tidak puas atas keputusan manajemen/tidak naik-naik pangkat, sifat egois dari karyawan, karyawan yang sering mengabaikan instruksi/prosedur.

Dengan demikian, tidak ada salahnya menerima mentah-mentah berbagai peraturan dan kebijakan, tapi berhati-hatilah jika ternyata dalam berbagai perubahan tersebut terjadi penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Selamat berefleksi!

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.