Rantai Pasok dan Identitas Negara

Negara wajib memerhatikan dan menunjukkan kepeduliannya pada titik terluar negara tersebut dengan mendorong kegiatan ekonomi dan penggunaan mata uang negara di titik terluar tersebut.

RICKY VIRONA MARTONO
Odoo image and text block



Oleh: Ricky Virona Martono – Core Faculty PPM Manajemen


*Tulisan ini dimuat di Majalah Pajak Volume LXXVII

Jalur rantai pasok (supply chain) antarnegara mengartikan munculnya risiko kepentingan politik dari setiap negara yang dilalui. Ini berarti juga pentingnya penjagaan keamanan pada jalur rantai pasok oleh sebuah negara. Isu keamanan ini berkembang menjadi isu identitas ketika sebuah negara menunjukkan keseriusannya dalam mengelola jalur rantai pasok, pengiriman sumber daya, dan pengelolaan kegiatan ekonomi di wilayah negara tersebut.

Jalur dan sistem ranyai pasok sebagai simbol kebesaran negara sebenarnya sudah muncul paling tidak 600 tahun lalu ketika Laksamana Cheng Ho memimpin tujuh ekspedisi dari Cina melalui Indonesia, Sri Lanka, Timur Tengah, dan Afrika. Tujuannya adalah membangun hubungan diplomasi dan perdagangan. Cheng Ho memimpin ratusan kapal yang mengangkut manusia, barang dagangan, dan barang kebutuhan hidup sehari-hari. Tanpa persiapan matang, tidaklah mungkin pelayaran besar ini dapat menjangkau sampai Afrika dan kembali ke Cina dengan selamat.

Begitu juga ketika bangsa Eropa memulai kolonisasi di berbagai belahan dunia. Membuka jalur transportasi baru yang selalu memberi dampak positif bagi perdagangan misalnya pembangunan Terusan Suez dan Terusan Panama.

Ketika masa kolonisasi berakhir di pertengahan abad 20, negara-negara Eropa beralih menjadi negara berbasis inovasi di bidang rantai pasok. Mereka mulai meninggalkan pendekatan konflik dan merambah kepada jasa konsultansi rantai pasok, pelabuhan, pesawat terbang, kereta api, galangan kapal dan propeller. Tanpa kehadiran inovasi tersebut, perkembangan jasa rantai pasok tidak akan secepat sekarang.

Di Indonesia, usaha untuk mengamankan jalur rantai pasok oleh Presiden Joko Widodo sudah terlihat dari awal masa pemerintahannya. Contohnya membangun jalan di jalur perbatasan darat antara Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan, Indonesia dengan Papua Nugini, dan Indonesia dengan Timor Leste.

Di Pulau Kalimantan sendiri, panjang jalan yang dibangun adalah 2.019 kilometer. Secara ekonomi, jalur ini tidak menguntungkan, begitu juga potensi kegiatan rantai pasok pastilah merugi. Namun tujuan sebenarnya adalah untuk menunjukkan eksistensi negara dan memperlancar jalur rantai pasok militer ketika muncul konflik di perbatasan negara.

Bahkan jalan yang lurus di Paris adalah hasil pembangunan Napoleon yang ingin memudahkan pergerakan tentara menghadapi konflik atau aksi demonstrasi masyarakat. Pada jalur laut, isu nine-dash line yang diklaim secara sepihak oleh Cina di Laut Natuna masih terus menimbulkan sengketa antar berbagai negara disekitarnya, termasuk Indonesia.

Sebuah negara wajib memerhatikan dan menunjukkan kepeduliannya pada titik terluar negara tersebut dengan mendorong kegiatan ekonomi dan penggunaan mata uang negara di titik terluar tersebut. Pada sebuah negara kepulauan seperti Indonesia dengan pulau sebagai titik terluarnya, pemerintah wajib mendorong kegiatan ekonomi di pulau tersebut.

Misalnya membangun landasan pesawat atau pelabuhan di pulau terluar Indonesia seperti Pulau Miangas di utara Sulawesi dan Pelabuhan Natuna di Kepulauan Riau. Pada proyek tol laut, sudah terjadwal kapal yang menuju dua pulau tersebut untuk membawa barang kebutuhan sehari-hari yang dijual dengan harga sama dengan harga di Jawa.

Tentunya jumlah barang yang dikirim ke pulau-pulau tersebut sedikit jumlahnya. Maka perlu subsidi untuk biaya transportasi menggunakan kapal. Total subsidi untuk kapal-kapal Tol Laut diperkirakan sebesar Rp 346 miliar di tahun 2020.

Angka subsidi ini tidaklah seberapa dibanding dengan kedaulatan negara dan potensi sumber daya alam di laut Indonesia. Karena sekalinya negara tidak waspada, akan muncul ancaman. Contohnya adalah berpindahnya status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan tahun 2002 dari Indonesia ke Malaysia.

Indonesia perlu terus menunjukkan eksistensi dalam menegakkan batas-batas negara, mengamankan jalur rantai pasok dan perdagangannya. Selain itu, perlu kompromi dan kesepakatan dengan negara tetangga terkait lokasi-lokasi yang masih menjadi sengketa. Sebagai negara kepulauan, berpedoman pada kesepakatan UNCLOS 1982 adalah tindakan yang bijaksana.

Artikel Manajemen Terkait:

Ricky Virona Martono - Tantangan Supply Chain Vaksin Korona di Indonesia

Ricky Virona Martono - Strategi Efisiensi di Tengah Krisis Ekonomi

Ricky Virona Martono - Logistik Militer: Perang Era Modern

Ricky Virona Martono - Supply Chain Masa Pandemi: Masih Strategi Jadul

Ricky Virona Martono - Peluang di Kutub Utara

Ricky Virona Martono -  "City Transportation" di Indonesia