Menuju Transportasi Hijau

Kewajiban tingkat komponen dalam negeri tersebut tentunya menjadi peluang tentunya menjadi peluang bagi industri dalam negeri untuk belajar memproduksi komponen kendaraan listrik dan transfer pengetahuan untuk menjadi lebih mandiri.

RICKY VIRONA MARTONO
Odoo image and text block





Oleh: Ricky Virona Martono – Core Faculty  PPM Manajemen

*Tulisan ini dimuat di Majalah PAJAK Volume LXVII | 2019, hlm. 43

Selain mengurangi polusi, program kendaraan bermotor listrik juga akan mengurangi impor minyak di masa depan

Agustus 2019 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres RI Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, tujuannya mengurangi emisi gas rumah kaca dan efisiensi energi. Tentunya dampak jangka panjang sangat dinanti, khususnya oleh masyarakat Jakarta yang kualitas udaranya, menurut Air Quality Index, termasuk kategori sangat tidak sehat.

Sebenarnya ide soal mobil listrik sudah dipikirkan oleh Henry Ford ketika ia mulai memproduksi mobil secara massal. Masalahnya di Indonesia pada saat itu adalah pada infrastruktur pengisian baterai yang belum siap. Saat ini, infrastruktur tersebut mulai dipersiapkan Pemerintah Indonesia. Toyota sendiri berniat menanamkan investasi sebesar Rp 28,3 triliun untuk pengembangan mobil listrik di Indonesia.

Kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dengan Toyota ini sangatlah baik mengingat buruknya kualitas udara di Jakarta dan sebagai promosi Indonesia yang ikut serta dalam mendukung tercapainya green transportation secara khusus dan green logistics secara umum.

Tidak hanya mobil pribadi, juga truk serta kendaraan bermotor dan perusahaan transportasi dapat ambil bagian dalam meminimalkan dampak polusi lingkungan hidup dari konsumsi bahan bakar kendaraan mereka.

 

Menurut Rodrigue (2017), sektor transportasi memberi andil sebesar 23% dari emisi rumah kaca di seluruh dunia akibat dari konsumsi bahan bakar fosil, dan persentase ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara detil, 90 persen transportasi darat bergantung pada minyak.

Ada tiga skenario yang dapat diterapkan untuk mengurangi emisi bahan bakar, yaitu: top-down approach, pemerintah mengeluarkan regulasi terkait standar emisi bahan bakar; bottom-up approach, industri menginisiasi improvement dengan berbagai ide inovatif; dan kompromi antara pemerintah dan industri melalui sistem akreditasi dan sertifikasi bagi pelaku transportasi untuk memenuhi standar emisi yang diharapkan.

Jelas di sini bahwa top-down dan bottom-up approach antara Pemerintah Indonesia dan Toyota Indonesia sama-sama memiliki inisiasi untuk mengurangi emisi bahan bakar sudah dimulai. Tinggal bagaimana niat baik tersebut diterapkan bagi manfaat bersama. Bukan tidak mungkin ke depannya dilanjutkan dengan langkah standarisasi dan monitoring penerapan batas maksimum emisi bahan bakar untuk berbagai jenis kendaraan.

Sangatlah baik jika sertifikasi dan monitoring ini meluas, misalnya, kepada isu standar keamaan dan keselamatan pengemudi, uji kelayakan kendaraan (KIR), dan standar maksimum beban yang dapat diangkut.

Manfaat dari program KBL sebenarnya bukan terbatas pada pengurangan polusi. Di masa depan, Indonesia akan merasakan dampak positif, misalnya: mengurangi impor minyak. Dimulai dengan program B20 (Biodiesel, campuran sawit sebesar 20 persen untuk bahan bakar) yang mampu mengurangi impor minyak senilai Rp 55 triliun per tahun. Target ini ditingkatkan menjadi B50 di akhir 2020.

Tentunya penggunaan listrik pun akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan fluktuasi harga minyak dunia. Seperti kita tahu, pengalaman menunjukkan fluktuasi harga minyak dunia sering mengakibatkan ekonomi Indonesia tidak menentu karena mengurangi ruang fiskal APBN dan naiknya biaya transportasi mengingat sekitar 30 persen biaya transportasi darat Indonesia dipengaruhi oleh biaya bahan bakar minyak (Asia Foundation, 2008).

Manfaat kedua adalah mendorong industri dalam negeri untuk berperan dalam industri Kendaraan Bermotor Listrik. Perpres Nomor 55 Tahun 2019 Pasal 8 mewajibkan Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk KBL secara bertahap dengan target 80 persen di tahun 2026 untuk kendaraan roda dua dan di tahun 2030 untuk kendaraan roda empat.

Kewajiban tingkat komponen dalam negeri tersebut tentunya menjadi peluang tentunya menjadi peluang bagi industri dalam negeri untuk belajar memproduksi komponen kendaraan listrik dan transfer pengetahuan untuk menjadi lebih mandiri dan setara dengan industri sejenis dari luar negeri. Perusahan yang memproduksi komponen, perusahaan yang mengolah limbah baterai, dan perguruan tinggi yang melakukan riset terkait terkait KBL pun diberikan insentif seperti yang disebutkan pada Pasal 17.

Untuk menginisiasi infrastruktur pengisian listrik, pemerintah menugaskan PT PLN yang dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya.

Keuntungan tambahan bagi masyarakat Jakarta adalah ketentuan bahwa mobil yang digerakkan oleh motor listrik dibebaskan dari aturan ganjil genap, atau tidak ada larangan bagi seluruh nomor kendaraan dengan motor listrik untuk melintas di jalanan Jakarta. Ketentuan dari gubernur ini jelas mendukung ketentuan presiden.

Jika pemerintah pusat sudah menunjukkan keseriusan dan pemerintah daerah mendukung, selanjutnya adalah tugas masyarakat dan perusahaan transportasi untuk mendukung pengalihan ke moda transportasi listrik ini, serta memajukan industri nasional yang mendukungnya. Perjalanan ini tidak mudah, namun hasilnya akan menggembirakan bagi di masa depan.