Manajemen Pemulihan Pascabencana

Institusi perbankan, asuransi, dinas kependudukan dan pertanahan perlu meningkatkan sinerginya. Ini lantaran industri asuransi dan perbankan telah terlebih dahulu menyiapkan diri dari segala bentuk kejadian yang berpotensi menciptakan kerugian bagi masyarakat.

ARIES HERU PRASETYO
Odoo image and text block




Oleh: Aries Heru Prasetyo, Ph.D - Core Faculty PPM School of Management

*Tulisan ini dimuat di Majalah Sindo Weekly No. 34 Tahun VII, 22-28 Oktober 2018, p. 74

                Bumi pertiwi sedang berduka. Belum sepenuhnya pulih dari bencana alam di Lombok, gempa bumi yang disusul tsunami kembali terjadi. Kali ini melanda wilayah Palu dan Donggala. Beberapa pihak mempertanyakan sistem peringatan dini yang sejatinya dapat memberikan informasi sesaat sebelum bencana melanda.

        Artikel kali ini tidak membahas itu, namun menyoroti pentingnya strategi pemulihan pascabencana, khususnya di bidang perlindungan hak waris atas setiap aset yang ditinggalkan para pemiliknya. Data resmi dari pihak pemerintah menyebutkan setidaknya terdapat ribuan jiwa melayang. Pada jumlah itu pulalah sangat dimungkinkan terdapat ahli waris yang selamat dari bencana. Namun, tak mudah bagi mereka untuk memberi bukti secara otentik karena hilangnya dokumen dalam bencana.

            Saya teringat kisah seorang kolega ketika bencana serupa melanda Aceh tempo lalu. Selang beberapa bulan pasca bencana, ia kembali ke tanah kelahirannya dengan tujuan membangun kembali bumi tercinta. Tanpa bekal dokumen otentik, ia pun mengisahkan betapa sulitnya menemukan kembali tempat tinggal yang dulunya dipenuhi dengan rasa kasih-sayang keluarga. Jalan-jalan yang dulunya rapih tertata, kini tak lagi jelas terlihat.

            Sebaliknya, onggokan bangunan yang hancur, belum lagi kotoran serta tulang belulang ternak menjadi pemandangan yang memilukan. Alhasil secara psikologis, hasrat menemukan kembali anggota keluarga yang selamat berubah menjadi spirit kemanusiaan yang sangat mulia. Ia pun bersaksi betapa banyaknya anak yatim piatu yang selamat dari bencana. Mereka adalah anak kecil yang belum paham benar kehidupan di masa depan. Terbayang bila mereka pun tidak mampu menelusuri hak waris atas kekayaan yang dihasilkan orang tuanya dengan jerih payah.

            Realitas kala itu terjadi ketika dunia internet belum sepenuhnya berkembang seperti sekarang ini. Namun bencana alam di Palu dan Donggala kali ini kiranya masih bisa dipandang dalam konteks yang sama. Ketika di sana-sini masih ditemui problem pada sistem KTP-el, besar kemungkinan data-data kependudukan juga turut hilang. Karenanya prioritas pemulihan perlu segera disiapkan.

      Institusi perbankan, asuransi, dinas kependudukan dan pertanahan perlu meningkatkan sinerginya. Ini lantaran industri asuransi dan perbankan telah terlebih dahulu menyiapkan diri dari segala bentuk kejadian yang berpotensi menciptakan kerugian bagi masyarakat. Perbankan telah sekian lama menggunakan sistem berlapis khususnya dalam melindungi data-data transaksi nasabahnya. Sejumlah ancaman mulai dari virus perusak kualitas data hingga bencana alam tak luput dari perhatian. Alhasil, data-data inilah yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menemukan kembali para ahli waris dengan aset yang menjadi haknya.

         Elemen berikutnya yang cukup mendesak adalah menegakkan kembali sistem pemerintahan lokal dari tingkat yang sederhana seperti perangkat desa. Pemerintah perlu memberikan arahan yang jelas serta pendampingan yang efektif agar dalam beberapa bulan ke depan mekanisme perangkat daerah bisa berjalan secara bertahap.

          Hal ini turut memberikan efek sistematis pada penyiapan pemukiman pasca bencana serta sarana dan prasarana mulai dari rumah ibadah, kesehatan, pendidikan, dan pasar tradisional. Tak hanya itu, penguatan sistem keamanan baik dari kalangan TNI maupun Polri sangat diperlukan agar setiap mekanisme yang dimaksud dapat berjalan dengan lancar.

        Psikologis masyarakat cukup terganggu. Hilangnya harta benda serta berpulangnya sebagian anggota keluarga merupakan pukulan terberat. Belum lagi berpulangnya kolega yang memungkinkan bisnis belum sepenuhnya berjalan dengan normal. Pada posisi inilah peran organisasi yang lebih tinggi seperti kantor pusat maupun wilayah sangat dibutuhkan demi percepatan pemulihan di lokasi bencana. Pendampingan pemerintah dalam memastikan berjalannya roda ekonomi menjadi hal yang wajib. Saat roda mulai berputar, demikian pula halnya pada sisi pendidikan dan kesehatan.

        Satu hal yang perlu diwaspadai adalah masuknya partisan yang berupaya memanfaatkan keadaan. Di titik ini, peran aktif aparatur keamanan diperlukan untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah bencana. Tujuannya jelas, untuk menjadikan masyarakat lokal yang selamat dari bencana sebagai tuan di wilayahnya sendiri. Akhirnya, marilah kita saling bergandengan tangan untuk kembali membangun wilayah bencana demi terciptanya kembali kondisi stabil di pelbagai dimensi kehidupan masyarakat.