Kenaikan UMP terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja

Sehingga jelas bahwa produktivitas pekerja Indonesia harus segera ditingkatkan agar dapat bersaing dengan negara tetangga.

RICKY VIRONA MARTONO
Odoo image and text block




Oleh: Ricky Virona Martono – Staf Profesional PPM Manajemen


*Tulisan ini dimuat di Majalah BUMN Track No. 130, Tahun XI, November 2018, p. 52-53 dan BUMN Track Online

Pada pertengahan Oktober 2018, Pemerintah Indonesia menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2019 naik sebesar 8,03%. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, rumus kenaikan UMP ini diambil dari persentase pertumbuhan ekonomi ditambah dengan persentase inflasi. Berturut-turut kenaikan UMP dari 2015 ke 2016 sebesar 11,5%, 2016 ke 2017 sebesar 8,25%, dan dari 2017 ke 2018 sebesar 8,75%. Sehingga, sejak 2015 paling tidak ada kenaikan upah sebesar 35%.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013 Pasal 1, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Komponen UMP memperhitungkan pemenuhan kebutuhan hidup pekerja seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan, rekreasi.

Didalamnya terdiri dari komponen-komponen kebutuhan hidup dalam sebulan seorang pekerja, seperti: kebutuhan beras, daging, pakaian, pasta gigi, listrik, membeli majalah, sampai dengan berapa yang ditabung. Total tidak kurang dari 45 komponen yang dihitung.

Dari sudut pandang pekerja, ada beberapa kondisi dimana mereka bisa memperoleh tambahan upah atau bisa menghemat pengeluaran, yaitu:

1.  Jika buruh tidak mendapat jatah makan siang di kantor, maka dia wajib menerima tambahan upah untuk kebutuhan ini.

2. Jika perusahaan menyediakan transportasi dari tempat tinggal ke perusahaan, maka jatah transportasi bisa ditabung.

3.  Jika buruh menyewa kamar kos lebih murah, atau tinggal bersama orangtuanya (dengan asumsi status buruh adalah kerja di tahun pertama, maka mungkin dia masih tinggal bersama orang tua), maka jatah perumahan dihemat dan ditabung.

Sementara itu dari sudut pandang perusahaan, jika pengusaha menilai bahwa pekerjanya bernilai lebih tinggi dari output yang dihasilkan pekerja, maka pengusaha bersedia mempekerjakannya. Dari mana pengusaha menilai si pekerja? Yaitu produktivitas kerja

Dalam logika sederhana, jika produktivitas kerja seseorang menghasilkan rata-rata 100 unit per bulan, maka pengusaha akan membayarnya dengan keuntungan yang diperoleh dari 100 unit tersebut. Jika pada tahun berikutnya si pekerja mampu menghasilkan rata-rata 110 unit per bulan, maka si pekerja berhak atas kenaikan upah sesuai kenaikan outputnya, yaitu 10%.

Jika pada tahun berikutnya lagi si pekerja dapat mempertahankan output-nya dan mampu mengoordinasi tim yang output per pekerja per bulan naik 5%, maka si pekerja berhak untuk dinaikkan lagi upahnya. Begitu seterusnya, sehingga upah dihitung berdasarkan kenaikan produktivitas dan bertambahnya tanggung jawab.

Sebaiknya Indonesia mulai memperhitungkan faktor produktivitas pekerja dalam menentukan kenaikan UMP. Hal ini sejalan dengan Convention 131 oleh ILO (International Labour Organization) tahun 1970.

Menurut data dari CEIC (bagian dari ISI Emerging Market Group), kenaikan produktivitas pekerja Indonesia pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing hanya sebesar 1,85% dan 2,8%. Sementara itu, rata-rata kenaikan produktivitas sejak 2011 sampai 2017 sebesar 4,7% per tahun. Bandingkan dengan produktivitas di Thailand yang meningkat 4,62% dan 5,07% pada dua tahun terakhir dan di Vietnam pada level 6,42% dan 6,29%. Tercatat UMP di kedua negara tersebut sekitar Rp3,9 juta (Thailand) dan Rp2,2 juta (Vietnam). Di Indonesia berkisar Rp3,5 juta[1].

Di sisi lain, perusahaan pun akan berpikir untuk mengurangi risiko produktivitas pekerja dan beban upah. Bukan tidak mungkin perusahaan akan meningkatkan jumlah pekerja kontrak agar mengurangi tanggungan pada jangka panjang, sehingga perusahaan tidak perlu meningkatkan upah pada tahun depan. Bahkan secara makro perusahaan akan merelokasi pabriknya ke negara yang menyediakan pekerja yang berkualitas dengan upah lebih murah.

Sehingga jelas bahwa produktivitas pekerja Indonesia harus segera ditingkatkan agar dapat bersaing dengan negara tetangga. Selain itu pekerja perlu disadarkan pentingnya bekerja, produktivitas, serta jaminan karir di masa depan ketika produktivitasnya baik.

Pemerintah pun perlu memberi dasar-dasar jaminan hidup bagi pekerja dan keluarganya, seperti menyediakan rumah tanpa DP dan pendidikan dasar gratis bagi anak-anak dari keluarga dengan penghasilan sebesar UMP.
___________________________________________

[1] https://www.inews.id/finance/read/109029/ini-perbandingan-gaji-buruh-di-indonesia-dengan-negara-negara-asean