Mengenal Konsep Tol Laut dalam Mengurangi Biaya Logistik Indonesia

Untuk menangani biaya logistik yang tinggi, pemerintah mengembangkan konsep Tol Laut, yaitu konektivitas laut yang efektif berupa kapal pelayaran yang rutin dan terjadwal.

Dengan biaya logistik yang sekitar 24% dari  Gross Domestic Product  (GDP), biaya logistik yang tinggi menjadikan harga barang di Indonesia menjadi lebih mahal. Sebagai perbandingan, biaya logistik di kawasan Asia Tenggara sekitar 10-15%. Hal ini terutama disebabkan karena transportasi darat masih memegang peranan sebesar 54% dari kegiatan logistik, padahal 60% kawasan Indonesia adalah laut (Sumber: Indonesia Infrastructure, Morgan Stanley, 2014). 

Ada tiga penyebab utama tingginya biaya logistik di Indonesia. Pertama, transportasi laut kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Terbukti kualitas pelabuhan Indonesia berada di peringkat 96 dunia, sementara kualitas pelabuhan Singapura dan Malaysia masing-masing di peringkat 2 dan 19 dunia. Performa ini terlihat dari durasi  dwelling time  di Indonesia pada akhir 2015 selama 5-6 hari, di Malaysia kurang dari 4 hari, dan di Singapura kurang dari 2 hari. Sebagai informasi, biaya menunggu selama 4 hari untuk kapal ukuran 2.000 TEU sebesar USD 10.000

Penyebab kedua adalah intermediasi (perantara) yang banyak. Ada banyak agen, broker, makelar di rantai logistik Indonesia. Contohnya, proses pengiriman cabai dari petani di Jawa Timur untuk sampai kepada konsumen di Jakarta harus melewati 6 tahap, yaitu: petani-pedagang pengepul-pedagang antar kota-pedagang antar propinsi-pasar induk di Jakarta-pedagang pengecer-konsumen. Pada setiap titik perantara tentunya mengambil profit dan muncul risiko menurunnya kualitas cabai. Akibatnya, biaya mengirim cabai menjadi tinggi. 

Penyebab ketiga adalah  backhaul  yang buruk. Jika moda transportasi mengirim barang dengan kapasitas penuh, maka ketika moda tersebut kembali ke titik keberangkatan harus berangkat dengan kapasitas penuh, sehingga biaya logistik yang ditanggung per unit menjadi rendah. Menurut informasi dari IPC, Data Pendulum Nusantara, tahun 2012, tingkat utilisasi kapasitas dari pelabuhan Tanjung Perak ke Biak sebesar 65%, dan utilisasi ke arah sebaliknya sebesar 34%. 

Untuk menangani biaya logistik yang tinggi, pemerintah mengembangkan konsep Tol Laut, yaitu konektivitas laut yang efektif berupa kapal pelayaran yang rutin dan terjadwal (Sumber: Bambang Prihartono, Direktur Transportasi Bappenas, 2015). Beberapa rencana untuk mendukung Tol Laut adalah pengembangan dan perbaikan infrastruktur, memangkas perantara pada jalur logistik (diintermediasi), dan mempercepat pembangunan kawasan industri di Indonesia timur untuk memperbaiki  backhaul  . 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Pemerintah Indonesia mengusahakan investasi infrastruktur sebesar Rp 5.500 Triliun selama tahun 2015-2019 untuk pembangunan infrastruktur. Dana tersebut diharapkan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 40,14%, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 9,88%, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 19,32%, dan Swasta 30,66%. Diantaranya untuk meningkatkan performa 24 pelabuhan di Indonesia. 

Untuk fasilitas logistik pendukung dapat dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan logistik nasional atau swasta, seperti fasilitas pergudangan, distribusi, dan  cold storage. Misalnya, dalam paket kebijakan ekonomi X, pemerintah membuka investasi  cold storage  sampai 100% kepada asing. Sebelumnya, investasi asing untuk  cold storage  maksimum 33% di Sumatra, Jawa, dan Bali. Di luar itu sebesar 67%. 

Untuk menerapkan disintermediasi, pada Mei 2015 Pemerintah Indonesia memperkenalkan kapal laut pengangkut sapi dari Nusa Tenggara ke Jakarta. Sebelumnya, sapi diangkut dari Nusa Tenggara ke Surabaya menggunakan kapal, dilanjutkan ke Jakarta menggunakan truk. Dibutuhkan waktu sekitar 2 minggu dengan biaya angkut tiap sapi sebesar Rp 1.800.000. Lamanya waktu sapi menunggu proses administrasi dan waktu pengiriman menyebabkan bobotnya susut sebesar 20-30%. Dengan kapal pengangkut langsung ke Jakarta, waktu pengiriman hanya maksimal 3 hari, biaya kirim per ekor menjadi Rp 320.000, dan penyusutan bobot hanya 5%. 

Untuk meningkatkan  backhaul, maka harus ada pengiriman barang dari Indonesia Timur ke Indonesia Barat. Langkah ini dicapai dengan mempercepat pembangunan kawasan industri, diantaranya di Sulawesi (Kawasan Industri Bitung, Konawe, Bantaeng), Maluku (Buli), dan Papua (Teluk Bintuni). 

Jika biaya logistik ditekan, maka akan sangat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional mengingat pertumbuhan pasar logistik Indonesia sejak 2011-2016 naik di atas 12% per tahun (Frost and Sullivan). 

Ricky Virona Martono

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.