Isu Operasional dalam Mengurangi Dwelling Time di Pelabuhan

Meski dwelling time di Tanjung Priok turun menjadi 4,7 hari pada awal tahun 2016, sebenarnya ada beberapa masalah operasional lain yang masih muncul di pelabuhan Indonesia

Text and image block 




Oleh: Ricky Virona, M.M. - Core Trainer PPM Manajemen

*Tulisan ini juga dimuat di majalah BUMN Track No. 106 Tahun VIII, Agustus 2016.

Salah satu penyebab tingginya biaya logistik di Indonesia adalah dwelling time yang tinggi di Pelabuhan di Indonesia (diantaranya adalah Pelabuhan Tanjung Priok), yaitu rata-rata selama 7 hari di tahun 2015. Bandingkan dengan Singapura dan Malaysia yang sebesar 2 dan 3 hari. Penyebab dwelling time tinggi ini diantaranya adalah infrastruktur yang buruk dan penyimpanan barang yang terlalu lama di Pelabuhan Tanjung Priok.

Salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Indonesia pada akhir tahun 2015 adalah dengan mengeluarkan kebijakan pemberlakuan denda lima juta rupiah per hari kepada para importer yang menumpuk barangnya di pelabuhan lebih dari tiga hari. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa‎, Kemenko Maritim, Agung Kuswandono. Alasan diterapkannya kebijakan ini adalah barang yang tidak bergerak dari pelabuhan karena biaya sewa fasilitas di pelabuhan lebih murah dibandingkan biaya simpan di lokasi lain, sehingga perusahaan lebih memilih menyimpan barangnya di pelabuhan.

Meski dwelling time di Tanjung Priok turun menjadi 4,7 hari pada awal tahun 2016, sebenarnya ada beberapa masalah operasional lain yang masih muncul di pelabuhan Indonesia, yaitu lalu lintas kapal/congestion (Groenveld, 2001, Delft University of Technology) yang disebabkan oleh salah satu atau kombinasi dari:

Tempat penyimpanan pada quay (dermaga) penuh.

  1. Antrian kapal sebelum berlabuh.
  2. Antrian moda transportasi yang mengangkut barang dari pelabuhan ke lokasi industri ataupun konsumen.
  3. Biaya yang tidak efisien, misalnya biaya penyimpanan barang di pelabuhan yang murah dan pembayaran pajak yang belum selesai ketika kapal akan berlabuh.

Jika salah satu penyebab muncul dapat menimbulkan penyebab lainnya, sehingga dampaknya terakumulasi. Contohnya, tidak tersedianya moda transportasi yang mengangkut barang keluar pelabuhan dapat mengakibatkan tempat penyimpanan penuh. Sehingga, antrian kapal meningkat. Begitu juga pembayaran biaya yang masih belum selesai dapat menyebabkan kapal berlabuh lebih lama, dan akibatnya menimbulkan ketidakefisienan penanganan kargo.

Maka dari itu diperlukan perencanaan pelabuhan yang meliputi:

  1. Perencanaan yang matang akan mendukung rencana jangka panjang pelabuhan, termasuk strategi bersaing di tingkat regional dan internasional. Masalah perencanaan sering muncul karena pembagian sistem manajemen yang bersinggungan dan pengambilan keputusan yang lambat antara pihak regulator (Kementerian Perhubungan), operator pelabuhan (Pelindo), penyedia dana (Kementerian Keuangan), pengaturan konsesi lahan, kepentingan pemerintah pusat dan daerah, termasuk juga isu lingkungan hidup sebagai dampak dari pengembangan pelabuhan.
  2. Penyediaan lahan dan fasilitas yang cukup untuk menampung barang untuk kebutuhan di masa kini dan perkiraan kebutuhan di masa depan. Misalnya dengan otomotasisasi crane, dan pengelompokan lokasi gudang menurut jenis komoditas dengan tetap memperhatikan keamanan komoditas itu sendiri dan keselamatan kerja karyawan.
  3. Meningkatkan kapasitas moda transportasi dari pelabuhan menuju konsumen, misalnya moda transportasi kereta menuju lokasi industri dan pergudangan.
  4. Merangkul pihak swasta untuk berpartisipasi dalam mengelola fasilitas pelabuhan, seperti penyediaan air bersih, pembangkit listrik, pengelolaan gudang. Hal ini didukung oleh Paket Kebijakan Ekonomi X dimana kepemilikan asing untuk cold storage diijinkan sampai 100%, dari semula berkisar 33% sampai 67%.
  5. Tanggung jawab pelabuhan mencakup perairan sampai beberapa kilometer dari pelabuhan itu sendiri, sehingga jadwal kedatangan kapal dapat dikelola sesuai ketersediaan lahan penyimpanan barang. Efisiensi juga diterapkan dalam mengurus surat ijin ekspor impor barang, dimana surat-surat ini harus sudah dinyatakan tersedia sebelum kapal tiba di pelabuhan. Untuk barang-barang transshipment di Pelabuhan Tanjung Priok, surat ijin sebaiknya sudah dinyatakan tersedia sebelum barang diterima pelabuhan lain di Indonesia. Hal ini akan mengurangi waktu kerja administrasi pelabuhan.
  6. Meningkatkan efisiensi pembayaran pajak, misalnya pembayaran online ketika kapal masih dalam perjalanan. Termasuk pemberitahuan jenis barang yang dikirim.
  7. Meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Untuk kemampuan dasar, pelatihan bisa dilakukan secara internal maupun mengundang tenaga ahli untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di Indonesia.

Share