Demi Swasembada Pangan

Industri pertanian yang rentan akan risiko gagal panen baru saja memiliki mekanisme mitigasi yang dapat menjawab kebutuhan petani. Mekanisme asuransi pertanian baru diluncurkan akhir tahun lalu.

Text and image block

 




Oleh: Tasya Juwita, M.M. – Trainer, Executive Development Program
                                              PPM Manajemen

*Tulisan ini dimuat di Majalah BUMN Track No. 107 Tahun VIII September 2016


Di saat asuransi sudah umum digunakan oleh korporasi dalam skema pengelolaan risikonya, pebisnis mikro di sektor pertanian baru mulai mengenal asuransi pertanian.

Selama ini masih banyak petani yang berbisnis dengan cara sangat sederhana, dengan ilmu ikhlas. Selama ini Suara petani kurang lantang terdengar, kebutuhan mereka dinomor-sekiankan oleh pemegang kebijakan, program-program pertanian hanyalah formalitas dan berakhir di laporan pelaksanaan.

Industri pertanian yang rentan akan risiko gagal panen baru saja memiliki mekanisme mitigasi yang dapat menjawab kebutuhan petani. Mekanisme asuransi pertanian baru diluncurkan akhir tahun lalu. Meskipun undang-undang sudah mengamanatkannya sejak tahun 2013.

Padahal, sektor pertanian menyerap hampir 35% tenaga kerja Indonesia, dan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dengan jumlah tenaga kerja sebesar itu, sektor ini hanya mampu menyumbang 15% PDB Indonesia. Ditambah lagi dengan impor produk pertanian yang masih tinggi. Berarti ada indikasi produktivitas yang rendah.

Dalam 10 tahun terakhir kita kehilangan lebih dari 5 juta petani. Mereka umumnya pindah ke sektor perindustrian dan perdagangan. Migrasi antar-sektor ini tentunya mengindikasikan adanya permasalahan kesejahteraan yang akhirnya membuat petani memutuskan untuk mengganti mata pencaharian. Hal tersebut sangat mungkin disebabkan oleh risiko gagal panen yang terus mengintai para petani, di sisi lain keuntungan usaha yang mereka dapat tidak seberapa untuk menutupi risiko yang ada.

Sudah bukan rahasia umum bahwa sektor pertanian dianggap sebagai sektor yang kurang bankable,  kurang memenuhi syarat untuk mendapat dukungan dari institusi keuangan untuk memutar roda bisnisnya. Di sisi lain petani selalu mengeluhkan masalah keterbatasan modal serta gagal panen.

Jika dicermati lebih seksama, ada dua potensi bagi industri keuangan yaitu pemberian kredit dan asuransi pertanian. Kredit pertanian sudah cukup lama berjalan lancar meskipun masih ada petani yang merasa kurang mendapatkan akses. Namun, untuk asuransi pertanian baru saja diluncurkan pada Oktober 2015 kemarin. Itu pun baru berlaku untuk usahatani padi. Padahal di negara agraris lainnya, asuransi seperti ini sudah mulai diberlakukan sejak 40 tahun yang lalu.

Tekad pemerintah untuk swasembada pangan tidak main-main. Setidaknya komitmen pemerintah untuk memberikan asuransi sebagai langkah menuju ke sana patut di apresiasi. Pemerintah telah menggandeng PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), untuk menyediakan layanan asuransi pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian, tidak sampai 50% pelaku industri keuangan memiliki persepsi bahwa asuransi ini memberikan keuntungan bagi si pemberi jaminan, dan hanya 50% yang berkeyakinan bisnis ini akan berkembang, setidaknya 10% dalam 3 tahun ke depan.  Ini artinya tidak banyak perusahaan yang mau pasang badan di bisnis ini.

Komitmen itu juga tercermin dari tindakan pemerintah memasukkan subsidi premi asuransi pertanian kedalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III. Tiap musim tanam, jika petani mengalami gagal panen dengan tingkat keparahan 75% atau lebih, akan ada ganti rugi sebesar 6 juta rupiah per ha sawah. Untuk mendapatkan fasilitas itu, petani dikenakan premi sebesar 180 ribu rupiah per ha untuk satu musim tanam atau sekitar 3% dari nilai pertanggungan. 80% dari besaran premi itu akan dibayarkan pemerintah, sehingga petani hanya perlu membayar 36 ribu rupiah saja.

Petani pun tidak perlu lagi mengkhawatirkan serangan OPT (Organisme Penggagu Tanaman), bencana alam, perubahan iklim, banjir, kekeringan, maupun penyakit menular. Bahkan setelah mendapatkan uang pertanggungan pun petani masih berhak mengambil hasil usahatani yang selamat dari gagal panen.

Asuransi dapat membuat petani memperoleh kesempatan lebih baik dalam berbisnis. Terutama membantu terciptanya stabilitas keuangan petani saat terjadi gagal panen. Sebagian besar institusi keuangan pun yakin bahwa animo masyarakat mikro untuk berasuransi akan semakin meningkat dalam waktu dekat dan memicu penawaran asuransi sejenis untuk terus tumbuh.

Lalu apakah ada kecenderungan petani menjadi malas dengan adanya rasa aman yang diberikan asuransi? Ternyata ada standar budidaya yang harus dipenuhi petani, semacam SOP (Standard Operational Procedure) dan GMP (Good Manufacturing Practice) dalam manufaktur yang berorientasi pada produktivitas. Sehingga dapat dipastikan gagal panen disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure. Dampaknya? Petani yang belum mempraktekkan GMP akan melaksanakannya, mau tidak mau.

Dengan perpaduan implementasi teknologi budidaya dan ketahanan finansial petani, akankah sektor agraris ini akan kembali menjadi motor perekonomian Indonesia yang katanya negara agraris? Semoga.


Share